cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 24 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 16, No 2 (2021)" : 24 Documents clear
RELEVANSI SPIRITUALITAS DENGAN PELAKSANAAN HUKUM DALAM MASYARAKAT ADAT Gavindo Firdaus Bram Batistuta; Margo Hadi Pura; Teguh Ernawan Azis
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21179

Abstract

Evolusi umat manusia yang terjadi di seluruh belantara bumi, menyebabkan berkembangnya pola pikir dan hidup manusia itu sendiri. Berbagai aliran-aliran kepercayaan tertentu yang dianut oleh umat manusia telah menjadi sebuah dogma dan norma-norma sendiri bagi masyarakat daerah tersebut. Animisme dan dinamisme merupakan sebuah contoh nyata evolusi awal kepercayaan umat manusia. Lambat laun evolusi pun terjadi, berbagai kepercayaan muncul dan mulai diikuti oleh masyarakat modern. Sejatinya, evolusi umat manusia sangat dipengaruhi oleh budaya dan spiritualitas masyarakat tertentu, begitu pula dengan penegakan sosial masyarakat yang kemudian disebut sebagai penegakkan hukum bagi keseluruhan masyarakat daerah tersebut. Berbeda dengan manusia modern yang menjadikan hukum positif sebagai metode pelaksanaan hukum, masyarakat daerah setempat (adat) indigeneous people hingga saat ini masih teguh menjadikan dogma budaya dan keyakinan mereka masing-masing sebagai hukumnya. Indonesia merupakan suatu bukti perbedaan hukum dalam satu bangsa dapat terjadi tanpa mengurangi serta menjamin hak-hak masyarakat adat setempat.
76 TAHUN NEGARA HUKUM: REFLEKSI ATAS UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM MENUJU SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA Udiyo Basuki; Rumawi Rumawi; Mustari Mustari
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.24192

Abstract

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Mengingat tuntutan jaman dan menimbang masih terdapatnya unsur-unsur hukum lama peninggalan kolonial, maka dalam upaya mewujudkan tercapainya Indonesia sebagai negara hukum yang ideal, perlu diupayakan adanya pembangunan hukum. Pembangunan hukum hendak diartikan sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Dengan suksesnya pembangunan hukum yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan, niscaya penegakan supremasi hukum yang merupakan ciri dan karakter negara hukum akan terwujud di Indonesia.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SOPPENG Megawati Megawati; Muhammad Farid Wiranto; Andi Muhammad Rivai
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.22783

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan mengetahui pelaksanaan pengelolaan  pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Soppeng, untuk mengetahui faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Richard M Steers yang mempunyai tiga indikator yaitu input (masukan), Troughput (proses), output (keluaran), Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) dengan cara pengamatan (observasi), Dalam penelitin ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif ,teknik dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data menggunakan data sekunder dan data primer. Sumber data primer berupa informan yang berjumlah sebanyak lima orang, terdiri dari kepala bidang BPHTB dan PBB-P2 DPPKAD,Kasi BPHTB dan PBB-P2, petugas Desa (kolektor) PBB dan masyarakat sebagai wajib pajak. Hasil penelitian ini menemukan  bahwa efektivitas pengelolaan  Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DDPKAD) Kabupaten Soppeng, komponen input belum efektif, sedangkan komponen throughput dapat dikatakan efektif, dan komponen output belum efektif. Hambatan yang ditemukan ditagihan Pajak Bumi dan Bangunan datang dari wajib pajak dan dari petugas pajaknya serta kejelasan dan kepastian hukum di Kantor Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan dan Aset Kabupaten Soppeng.
GOVERNMENT TO CITIZEN (G-To-C) UPAYA PENINGKATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN DI KABUPATEN GOWA Muhammad Nur Yamin; Muhammad Guntur; Nur Aminia; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.23375

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan Government To Citizen (G-To-C) dalam peningkatan pemenuhan kabutuhan pelayanan di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ppengembangan Government To Citizen (G-To-C) dalam peningkatan pemenuhan kabutuhan pelayanan di Kabupaten Gowa dilihat dari tiga indikator yaitu: 1) Support (dukungan) hasil yang diperoleh yaitu baik disebabkan pemerintah kabupaten Gowa telah memberikan dukungan berupa membuat kebijakan, mengalokasikan sejumlah sumberdaya, dibangunnya infrastruktur dan superstruktur pendukung serta disosialisasikannya konsep Government To Citizen (G-to-C), 2) Capacity (kemampuan) hasil yang diperoleh yaitu baik disebabkan pada masing-masing OPD pelaksana telah memiliki sumber daya yang memadai, ketersediaan infrastruktur yang memadai, sera memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dan ahli dalam bidang teknologi informasi. 3) Value (nilai) hasil yang diperoleh baik disebabkan pemerintah dan masyarakat telah memperoleh manfaat dari pengembangan Government To Citizen (G-to-C). Pemerintah Kabupaten Gowa perlu lebih memanfaatkan kemajuan teknologi informasi saat ini, tidak hanya berfokus pada aplikasi untuk pemerintah Government to Government dan masyarakat (Government to Citizen) tapi juga untuk kalangan pebisnis (Government to Bussiness). Dalam pengembangannya pemerintah perlu melakukan pembaruan Government To Citizen (G-to-C) serta melakukan inovasi pelayanan lainnya.
KEJAHATAN PENIPUAN BISNIS ONLINE DALAM PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Richie Ibrael; Abdurrahman Konoras; Emma V. T. Senewe
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21200

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi hukum kejahatan penipuan bisnis online serta memahami, dan mampu menjelaskan penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai perlindungan konsumen akibat kejahatan penipuan bisnis online. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). analisis data dilakukan dengan melakukan klasifikasi data, sistematisasi data, dan interpretasi data. Klasifikasi untuk menganalisis sumber-sumber data yang relevan dengan penelitian. Sistematisasi data untuk menghimpun dan menganalisis data sesuai bidang atau ruang lingkupnya, serta interpretasi data dilakukan dengan metode interpretasi gramatikal, teleologis, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kejahatan penipuan bisnis online bertumpu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi terdapat beberapa pengaturan lainnya yang berkaitan erat, antara lainnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis online dari aspek tindak pidana penipuan, mengancam sanksi pidana dan denda yang tidak sama tidak mengenai berat-ringannya ancaman pidana maupun besarnya ancaman denda.
POSISI HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI HUKUM ADAT Luthfi Ramadhan; Nurul Hajjan; Margo Hadi Pura
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21173

Abstract

Proses hukum pidana bertujuan untuk melihat kebenaran yang bermanfaat supaya hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat tidak timbul konflik yang berkelanjutan. Kasus-kasus pidana sudah lama dan sering terjadi di Indonesia karena Indonesia mengenalnya dalam hukum adat. Hukum Adat bisa menjadi nilai dari sumber hukum positif dalam artian hukum pidana adat bisa menjadi acuan hukum dalam proses peradilan di pengadilan dan juga dapat menjadi sumber hukum negatif yaitu ketentuan yang ada dalam hukum adat dapat menjadi alasan pembenar, alasan untuk memperingan pidana dan/atau memperberat pidana. Dalam masyarakat adat Batak Karo jika ada perselisihan, penyelesaiannya menggunakan Purpur Sage. Purpur Sage akan dilakukan sebagai penyelesaian kasus tindak pidana ataupun kasus lainnya. Tata Cara yang dilakukan adalah dengan adanya maklumat keprihatinan dari Anak Beru terhadap Kalimbubu yang sedang ada dalam masalah pertikaian tertentu, pernyataan ini desepakati oleh kedua belah pihak atau kedua keluarga yang sedang ada perselisihan. The criminal law process aims to see the useful truth so that the relationship between victims, perpetrators and society does not arise ongoing conflict. Criminal cases have been long and often in Indonesia because Indonesia knows it in customary law. Customary Law can be the value of positive legal sources in the sense that customary criminal law can be a reference law in judicial proceedings in court and can also be a source of negative law i.e. provisions in customary law can be a reason for criminal disclosure and / or aggravation of criminal. In the Batak Karo indigenous people if there is a dispute, the settlement uses Purpur Sage. Purpur Sage will be done as a settlement of criminal cases or other cases. The procedure is done by the information of concern from Anak Beru to Kalimbubu who is in a certain dispute issue, this statement is agreed by both parties or both families who are in dispute.
IMPLIKASI HUKUM PEMBUATAN AKTA NOTARIS TANPA KEHADIRAN PENGHADAP (STUDI PUTUSAN NOMOR: 196/Pid.B/2018/PN.SMN) Lisa Lisa; Muhadar Muhadar; Hasbir Hasbir
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21736

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum terhadap pembuatan akta notaris tanpa kehadiran penghadap. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi hukum terhadap pembuatan akta notaris tanpa kehadiran penghadap merupakan perbuatan pidana yaitu pemalsuan akta autentik, sehingga notaris dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP. Sebagaimana pada putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Smn, notaris sebagai terdakwa diputus Pasal 264 ayat (1) KUHP yang telah terbukti melakukan tindak pidana terhadap akta autentik dalam hak pemalsuan akta pelimpahan aset. Oleh karena perbuatan Terdakwa masyarakat bisa kehilangan kepercayaan kepada Pejabat Notaris dikarenakan adanya oknum pejabat Notaris yang memalsukan akta autentik.
KEBERADAAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA ADAT Donni Briando Limbong; Margo Hadi Pura; Luthfi Ramadhan
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.20896

Abstract

Pemberian sanksi adat adalah suatu respon adat terhadap dilanggarnya aturan-aturan adat. Sanksi ini dimaksudkan memulihkan keseimbangan yang diganggu karena dilanggarnya aturan adat. Bali sendiri merupakan salah satu wilayah, dimana masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat, termasuk bentuk sanksinya. Penjatuhan sanksi adat di Bali dalam pelaksanaannya ada keterkaitan yang sangat erat antara agama Hindu yang dianut dengan hukum adat, saat penjatuhan sanksi adat di bali ada yang disebut awig-awig dimana bukan hanya didasari pada aturan-aturan hukum adatnya, namun lebih banyak dikaitakan dengan ritual keagamaan. Penyelesaian kasus dibali tidak hanya mengedepankan hukum adat saja, tapi bisa melalui pengadilan, namun biasanya masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian melalui hukum adat, Jika tidak ada kesepakatan maka akan diselesaikan di Pengadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM INVESTASI MATA UANG DIGITAL (CRYPTOCURRENCY) Muhammad Teguh Ernawan Azis; Rani Apriani; Muhammad Fuad Kamal
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21397

Abstract

Perkembangan zaman selalu ditandai dengan perkembangan kemajuan teknologi. Teknologi dalam bertransaksi menjadi serba digital dan mata uang berkembang menjadi mata uang digital. Mata uang digital yang penggunaan paling umum adalah Bitcoin. Perlindungan dalam transaksi digital diperlukan karena investasi dan penggunaan mata uang digital sangat riskan dan rentan menjadi sasaran kejahatan virtual. Perdagangan aset kripto diatur Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). Keabsahan transaksi aset kripto berdasarkan hukum kontrak Indonesia yang merujuk pada Burgerlijk Wetboek (BW) karena memenuhi syarat perjanjian dalam pasal 1320 BW dan didukung oleh asas-asas yang terkandung dalam BW antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad baik. Transaksi aset kripto juga disahkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dilakukan secara online melalui jaringan internet. Keabsahan transaksi tersebut, para investor yang melakukan transaksi jual beli aset kripto mendapatkan perlindungan hukum atas adanya kerugian yang dapat ditimbulkan baik secara pidana yakni kerugian yang disebabkan oleh cyber crime dan kerugian perdata akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pemerintah Indonesia menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan kripto aset serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran bitcoin dan virtual currency yaitu melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019. Dengan adanya aturan Bappebti maka marketplace yang akan melakukan perdagangan cryptocurrency dananya dijamin terlebih dahulu sehingga dapat meminimalkan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh marketplace cryptocurrency.
PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON TERHADAP PERISTIWA PESEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN ASAHAN (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor 1/KPPU-L/2015) Wahyudi Immanuel Sidabutar; Rani Apriani; Rahmi Jubaedah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.20676

Abstract

Tujuan penulisan untuk menggambarkan implementasi penggunaan pendekatan rule of reason terhadap permasalahan persekongkolan dalam Putusan KPPU Nomor: 01/KPPU-L/2015. Menganalisis perlindungann hukum terhadap pelaku usaha lain serta negara dalam hal ini dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan yang dirugikan dari adanya peristiwa persekongkolan tender dalam Putusan Nomor:1/KPPU-L/2015. Dalam melakukan analisis kasus pendekatan yang digunakan adalah menggunakan yuridis normatif, dengan metode pendekatan kasus. Dalam pencarian sumber data adalah menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus dalam Putusan Nomor: 1/KPPU-L/2015, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menggunakan pendekatan rule of reason dalam pembuktian kegiatan persekongkolan tender yang dilakukan dengan pendekatan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, faktor penyebab dan akibat terjadinya persekongkolan tender, peran Panitia Pengadaan Tender serta KPPU untuk mengurangi adanya praktik persekongkolan tender dalam persaingan usaha serta pemberian sanksi kepada pelaku usaha dan panitia pengadaan tender jika terbukti adanya kerugian dari terbukti melakukan pelanggaran, dan pelaksanaan pasal 47 sebagai sanksi pelaku usaha yang melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat. The purpose of writing is to describe the implementation of the use of the rule of reason approach to conspiracy problems in KPPU Decision Number: 01/KPPU-L/2015. Analyzing the legal protection of other business actors and the state in this case the Asahan District Public Works office that was harmed from the existence of a tender conspiracy event in Decision Number: 1 / KPPU-L / 2015. In conducting case analysis the approach used is to use normative juridical, with the method of case approach. In search of data sources is using secondary data with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis method used is to use qualitative normative. Based on the results of research on the case in Decision Number: 1/KPPU-L/2015, the Board of The Business Competition Supervisory Commission has used a rule of reason approach in proving tender conspiracy activities carried out with the approach of Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition, the factors that cause and result from the occurrence of tender conspiracies, the role of the Tender Procurement Committee and KPPU to reduce the existence of conspiracy practices.  tender in business competition as well as sanctions to business actors and the tender procurement committee if proven losses from proven violations, and the implementation of article 47 as a sanction for business actors who practice unfair business competition.

Page 1 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue